Perihal Normalcy: Kang Slamet dan Kang Ulil :)

Kaum Difabel dalam Negara-Bangsa
Oleh: Slamet Thohari

Seratus tahun sudah, kebangkitan Indonesia. Se-abad sudah, buah “keras kepala” anak-anak muda yang herois kita rasakan. Kini, Indonesia menjadi sebuah bangsa. Semuanya tak lepas dari peran hiruk-pikuk pemuda dan pergulatan orang-orang yang memegang teguh idealisme, tahan banting dan “revolusioner”.

Kemerdekaan tentu bukanlah “gelombang dalam cangkir”. Erat hubungannnya dengan “musim” revolusi yang memang sedang gemuruh sekitar tahun kemerdekaan. Pada tahun 1896 berkobar revolusi nasional untuk pertama kalinya di Filipina yang digerakkan oleh anak muda yang stubborn. Tingginya gunung dan lebatnya hutan ditundukkan. Demi satu tujuan: Filipina merdeka!. Dialah Apolinario Mabini, otak utama dari revolusi Filipina. Mabini adalah satu-satunya orang yang menulis gambaran dengan cemerlang revolusi saat itu, hingga kenapa revolusi bisa gagal? Mabini selalu konsisiten, terus melawan penjajahan Amerika, bahkan sempat pula diasingkan ke Guam. Dan yang membuat setiap orang kagum, dia adalah seorang difabel. Kakinya tidak bisa digunakan hingga kemana-mana musti ditandu. Dia pula salah satu orang yang dikagumi oleh banyak kalangan, setingkat dengan Jose Rizal, tokoh Filipina yang mati muda itu.

Jika memang perubahan di Indonesia tak bisa dilepaskan dari gejolak yang ada di Asia, maka jelas sudah Mabini yang dikategorikan cacat itu telah memberikan inspirasi bagi bangsa ini untuk menjadi kerumunan yang tegak sebagai “nation-state”. Namun aneh, setelah secara resmi Indonesia menjadi negara-bangsa, harapan kemakmuran dan keadilan bagi orang-orang difabel jauh dari menyenangkan. Bahkan lebih dari itu, luput dari kajian dan dalam perbincangan wacana sosial. Lantas apakah makna bangsa Indonesia bagi Difabel?

Ada baiknya bila kita buka kembali, benarkah sumpah pemuda merupakan titik kulminasi perasaan dan pengalaman bersama, atas relitas setiap kebudayaan dan individu yang berbeda-beda? . Adakah kekosongan akibat dominasi kuasa atas konsep “berbangsa satu”, “bertanah air satu”, dan “berbahasa satu”? Sebuah kekosongan dan dominasi kuasa kepentingan tertentu, sehingga dari sekian perbedaan, ada yang terbengkelai, tak tartilbatkan dalam proses tersebut. Jika tidak, lantas kenapa dalam membangun bangsa ini orang-orang difabel tak pernah diberi ruang yang sama, pemenuhan hak yang sama dengan warga negara yang lainnya?. Ataukah sebenarnya negara bangsa ini merupakan produk ideologi “normalisme”, sehingga Indonesia merupakan “imagined-normal societies”?.

***

Dalam altar sejarah, negara bangsa merupakan produk dari sebuah konsep keperkasaan, “kenormalan” dan kekerasan. Awal konsep negara merupakan sebuah kontruksi dari rentetan perang panjang. Perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian ini merupakan peralihan dari kekuasaan gereja ke daulat sang raja. Dan perjanjian ini merupakan akomodasi untuk perang yang berdurasi 30 tahun (Gidden, 2000). Dalam setiap perang selalu ada disana tentara, keperkasaan, kelelakian. Kuasa normalisme meresap di sana. Gelombang nasionalisme juga merupakan riak Marthin Luther. Sang komandan besar dalam reformasi Protestan yang merestui pembunuhan bayi-bayi difabel karena dianggap sebagai sebagai “titisan setan” (Colin, 1997).

Ideologi normal menilai difabel sebagai masalah, sebagai bagian dari “penyakit” dan “patologi sosial”. Mereka diobjekkan secara medis, hingga kemudian di “rehabilitasi”, selayaknya rumah yang rusak. Panti-asuhan dan pusat rehabilitasi didirikan di mana-mana, dibangun untuk menseterilkan difabel. Mereka selayaknya “orang gila” pada abad pertengahan Eropa, dienyahkan kuasa yang didahului sebuah kuasa diskursus: rasionalitas, yang berwujud legitimasi klinis/medis (Foucault, 1988).

Lalu medikalisasi pun terjadi di bangsa ini, pertama kali diperkenalkan oleh VOC (Verenidge Oost-Indische Compagnie). Pada Tahun 1621 mulailah dibangun berbagai rumah-rumah kecil khusus untuk pengobatan yang beredar di sekitar benteng-benteng Batavia dimana kuasa sejati ditancapkan. Kuasa medis semakin kuat dan meneguhkan dirinya sejak Tuan Walondo H.W Daendels membenahi sistem dan memperluas rumah-rumah medis bagi militer dengan membentuk jaringan rapi tahun 1808. Hingga tahun 1820, rumah sakit untuk sipil atau stadsverbandhuizen mulai dibuka, lebih jauh lagi di Batavia untuk pertama kalinya stadsverbandhuizen menangani orang yang mengindap usia renta dan difabel. (Scortino, 1996 dalam Peter Boomgard, 1996: 24-29). Inilah kemudian yang nantinya menjadi panti-panti asuhan, dan SLB (Sekolah Luar Biasa) yang memisahkan difabel dari masyarakat.

Normalisme terus berlanjut. Perang dunia kedua (1939-1946) merupakan bukti sejarah. Kegagahan, keperkesaan, kekuatan dan normalisme tampil dalam wajah tentara-tentara. Dan buah dari normalisme pun terlihat, sekitar 291.557 tentara AS mati, 357.116 tentara Inggris, dan lebih dari 1 juta tentara China hilang. Lebih dari 3 juta tentara Jerman menjadi korban. Belum lagi negara-negara lain, terlebih negara dunia ketiga. Jutaan orang menjadi difabel, bahkan gugur sebagai korban perang yang paling besar sepanjang sejarah umat manusia itu. Bahkan setelah Bom atom diledakkan, ribuan orang binasa, akibat keangkuhan normalisme. Banyak warga negara yang menjadi difabel, bahkan menimbulkan efek kultural yang panjang. Hibakusa, orang-orang yang menjadi difabel karena efek nuklir di Jepang, dijauhi dan terkucilkan. Bahkan anak turun Hibakusa sulit mendapatkan pekerjaan atau pasangan.

***

Lantas, bagaimana dengan Indonesia sebagai Negara Bangsa? Dalam lintas sejarah, Jendral Sudirman adalah “Mabini Indonesia”. Sang Revolusioner, di atas tandu dia memimpin perjuangan. Naik-turun gunung, keluar masuk kampung, demi satu tujuan: kemerdekaan! . Banyak tentara yang kemudian menjadi difabel. Para veteran baik yang terpublik, maupun mereka yang berjuang, tak tercatat secara formal. Namun melekat dalam masing-masing masyarakat lokal. Mereka, tentu saja menjadi bagian dari proses mewujudkan Indonesia menjadi negara bangsa. Akan tetapi, makna negara bangsa itupun kemudian “dibajak” oleh kuasa normalisme. Berbagai atribut kebangsaan tak pernah melibatkan difabel sebagai bagian untuk dipertimbangkan.

Sukarno yang modernis, tergila-gila dengan kerapian, kemegahan. Impian-impian kegagahan tercermin dalam proyek-proyek besar: Monas, Isttiqlal, dan halaman luas disediakan untuk tentara-tentara yang gagah. Sukarno adalah Sang megalomanian, optimis pendamba kerapian, pengagum bangunan-bangunan Soviet yang gagah, dan perkasa. Patung-patung monumental bernada misi kegagahan, dan keperkasaan dipasang di banyak sudut kota (Kusno, 2003)

Decak normalisme pun bersikulasi, berlanjut pada kekuasaan selanjutnya. Orde Baru dengan Suhartonya pun melanjutkan mimpi-mimpi ini. Terlebih lagi, Orde Baru merupakan era kekuasan militer yang tentu sangat mendaba akan sebuah kota, dan negara “normal”. Demi kepentingan kekuasaan dan suksesnya program-program develpomentalisme. Orde Baru secara terang benderang melakukan political surveillance, dan politik tubuh demi kepentingan kuasa. Tubu-tubuh pun ditata, dipisahkan, di-liyan-kan dari orang biasa. Sekolah-sekolah khusus dibangun, dibedakan menurut jenis difabelitas. Sebagaimana istilahnya “Sekolah Luar Biasa” yang sarat dengan kuasa, kehadiran sekolah-sekolah khusus merupakan politik pengontrolan, simplikasi, dan tentu saja pendisiplinan demi sebuah kota/negara yang rapi dalam matrix persepsi “orang-orang normal”.

SLB ibarat kerangkeng (cage) penyucian agar para difabel bisa bersih dari penyakit atau “aib” yang dideritanya. Agar difabel mempunyai keahlian khusus: menjahit, sol sepatu, pijat berijazah, dst, karena hanya dengan ini mereka dapat menyesuaikan dengan alam “orang normal”. Itu berarti SLB merupakan wilayah penertiban, pendisiplinan dan penggodokan untuk orang difabel agar mampu mengikuti kehidupan dengan standar kenormalan. Kenapa demikian, tentu karena mereka merupakan kelompok devian (menyimpang) yang tentu saja musti diluruskan agar sesuai dengan gerak linier developmentalisme.

Di Indonesia, kini terdapat 1.084 Sekolah Luar Biasa. Dari jumlah tersebut 680 swasta dan 404 dikelola oleh pemerintah. Sekolah ini berdiri di mana-mana, dengan tipe dan bentuk yang berbeda-beda. Bahkan banyak diantaranya yang berdasar bentuk tubuh dan perbedaan kemampuan indera mereka: SLB Tuna Daksa, SLB Tuna Netra, SLB Tuna Rungu dan seterusnya. Sekolah Luar Biasa mungkin adalah sekolah yang ingin mengeluarkan mereka menjadi “tidak biasa”.
***

Seratus tahun sudah kebankitan nasional mengiringi semangat Indonesia menjadi bangsa. Satu abad sudah, rakyat Indonesia berusaha menemukan makna dirinya, untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Sejarah telah menjadi saksi, bahwa kaum difabel banyak peran dalam proses perjuangan bangsa ini tegak berdiri. Akan tetapi, karena kuasa normalisme proses menjadi bangsa pun kemudian tidak mampu dinikmati semua orang, terutama kaum difabel. Kondisi ini tentu dapat berubah, jika semua kalangan dalam masyarakat menjadikan perjuangan untuk memenuhi kesamaan hak bagi semua warga negara. Terlebih hak kaum difabel yang selama ini tersekap panjang. Bukankah negara-bangsa merupakan sebuah kesepakatan agar hak-hak setiap individu dalam masyarakat terlindungi: hak ekonomi, sosial, budaya politik dan seterusnya. Wallahu A’lam.

Anak muda NU biasa. Seorang difabel
Slamet Thohari

Ulil:

Slamet,
Terima kasih anda telah mengirim tulisan yg menarik mengenai perkara difabel. Saya mau menguji argumen anda. Saya kutip pernyataan anda berikut ini:

<>

Pertanyaan saya, apa salahnya merehabilitasi orang yang menyandang cacat fisik yg anda sebut difabel itu? Saat adik saya perempuan menderita penyakit polio dan kemudian mengalami kelumpuhan kaki, instink awal semua orang tua dan seluruh keluarga, sudah tentu akan mengobati penyakit itu. Bahkan, kalau sekarang ada cara untuk merehabilitasi kelumpuhan kaki adik saya itu secara medis, dan saya mampu dari segi biaya, sudah pasti saya akan mengobati dan merehabilitasi adik saya itu.

Ketika seseorang diobati secara medis, apakah serta-merta orang itu menjadi “obyek”? Kalau saya datang ke dokter untuk berobat kerena terkena penyakit flu atau maag, apakah saya diobyekkan oleh dokter itu? Saya rasa tidak sama sekali. Saya malah merasa bahwa kesembuhan saya secara fisik adalah bagian dari martabat kemanusiaan saya. Kalau saya sakit, maka kehormatan saya sebagai manusia terkurangi, karena saya akan kehilangan banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yg perlu untuk mendukung kemanusiaan saya. Kalau saya sembuh dan sehat berkat pengobatan itu, maka saya akan kembali menjadi manusia normal yg bermartabat. Orang yg sakit ya jelas mengidap patologi. Kenapa harus ditutup-tutupi.

Having said this, bukan berarti saya mendukung diskriminasi sosial terhadap orang-orang yg menyandang cacat fisik. Secara sosial, siapapun harus diperlakukan dg terhormat. Yang saya sangkal dalam argumen anda adalah bahwa merehabilitasi orang yang menyandang cacat fisik anda anggap bagian dari idiologi normal yg kesannya jelek. Wong ngobati orang cacat kok disalahkan, bagaimana sih kamu ini? Yang bener aja ah… 🙂

Menurut saya, analisis Foucault yg anda gemari itu agak keterlaluan ah. Masak mengarantina orang-orang yg tidak sehat secara mental dianggap salah. Apakah berdirinya rumah sakit jiwa itu salah? Bagaimana kok bisa disalahkan? Kan biasa saja kalau ada orang sakit, termasuk sakit mental, diobati. Masak ngobati orang sakit dianggap tindakan “normalisasi” yg salah. Geblek betul Si Foucault ini 🙂 Saya menggemari sejumlah analisis Foucault. Tetapi kalau keterlaluan dan tak masuk akal kayak gini, ya ndak usah dipercaya lah. Banyak teori lain yg lebih baik dan mustahak. Banyak hal yg terus terang “gombal” dalam teori Foucault.

Menurut saya, harus dibedakan antara tindakan medis dan pergaulan sosial. Mengobati seorang cacat secara medis perlu. Tetapi mendiskriminasi orang cacat dalam pergaulan sosial, jelas salah. Ini sama dengan penderita HIV-AIDS. Penderita penyakit itu kelas harus diobati. Tetapi men-stigma mereka secara sosial, jelas tidak boleh.

Ulil
Jajang Menulis:

Mas Slamet,

Apa yang anda maksud dengan diskriminasi? Kalau seseorang tidak bisa berjalan, sehingga harus menggunakan kursi roda, sehingga ia tidak bisa sekolah di sekolah biasa, lalu dimasukkan ke SLB, apakah itu diskriminasi? Di negara-negara maju seperti Amerika, kaum difable atau disable diperlakukan sedemikian rupa. Punya WC sendiri, lift sendiri, tempat parkir sendiri yang tentunya memerlukan biaya yang besar untuk mengurusi mereka. Apakah ini diskriminasi?

Jajang Jahroni

Bung Ulil

Adalah bentuk tubuh yang berbeda adalah hal biasa, bagian dari perbedaan dunia ini. Ada yang “seksi mandraguna”- -kayak Agnes Monica, ada yang kaki satu dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya adalah lantas kenapa perbedaan itu kami harus di samakan? kenapa kami harus masuk rumah khusus panti asuhan untuk direhabilitasi. Saya tidak menafikan pendekatan medis, kalau Anda tertabrak bawa ke rumah sakit, itu hal wajar, syah. itu namanya pengobatan, Bung!. Akan tetapi, kalau Anda dinyatakan sebagai “cacat” dan diharuskan membawa kursi roda, maka siap-siaplah menjadi penghuni rehabilitasi YAKKUM Jogja atau Slamet Riyadi Solo. Lalu Anda dipisahkan, bukan disatukan menjadi bagian masyarakat. Sebelumnya Anda akan jadikan object psikolog dan dokter untuk “diutak-atik” dan seterusnya dan seterusnya. Jelasnya Anda dinyatakan sebagai “masalah”. Banyak sekali alumni rehabilitasi ini, tetangga saya di Mejobo alumni rehabilitasi Solo dan sudah meninggal. Dia menjadi penjahit yang terkenal di desa saya.

Saya malah heran, orang seperti Anda mengatakan demikian “kalau saya sembuh dan sehat berkat pengobatan itu, maka saya akan kembali menjadi manusia normal yg bermartabat. Orang yg sakit ya jelas mengidap patologi. Kenapa harus ditutup-tutupi” .

Bung, menjadi difabel bukan berarti menjadi sakit. Berarti saya sekarang ini tidak normal dong? Apa standar normal itu?. Kalau Anda dianggap tidak normal oleh FPI gimana? hayooo… apakah Anda menganggap Ahmadiyah sebagai ajaran yang “tidak normal”. Bagaimana orang sakit dikatakan tidak normal? Karena ada kesembuhan tentunya. pertanyaannya apa standar kesembuhan itu? kalau pulau di dekat bawean ada seribu orang dan mereka berkaki tiga, Anda ke sana tentu Anda yang akan dianggap musti disembuhgkan? Lalu Anda ditambahi satu heheh. Anda akan “dinormalisasi” sesuai dengan standar orang-orang on that island. Bagaimana mungkin anda mengatakan orang sakit sebagai patologi sosial? Kalau difabel dianggap sakit, maka semua difabel patologi sosial? Wah kalau begitu, saya ini patologi sosial dong? huhuhuh!. Tak ada yg disebut sebagai “patologi sosial” atau kelompok “sakit sosial” yang mesti ditempatkan khusus. Standard apa seseorang harus dikatakan “sakit sosial, sehingga mesti dipisahkan”.

Argumen kaum difabel sebagai orang sakit, sebagai patologi sosial inilah yang dikritik habis oleh kalangan yang menekuni “critical disability studies”. Lihatlah berapa banyak SLB didirikan? ribuan Bung. Ini bagian dari cara pandang difabel sebagai “patologi” itu.

Lihatlah Maha Dewa Syaihuna Gus Dur maju sebagai presiden dihadang sebagai presiden. kenapa? Karena dokter yang memutuskan bahwa dia tidal layak. Idzan, atas dasar apa dokter-dokter itu memberikan legitimasinya? . inilah awal normalisasi itu. kira inilah kuasa medis itu? Anda sudah tahu lah.. Secara Ulil gicuuu loh. Muhammad Fuko bilang “The normal is… estbalished in the standardization of industruial processes… the forces of the body (in economic term of utility) and diminishes these same force (in term forces of obidiencesaya.

btw, terimakasih komentarnya.

Ulil membalas:

Met,
Harus dibedakan antara penanganan medis dan stigma sosial. Anda kayaknya tak menangkap poin saya ini. Saya setuju orang yg mengalami cacat fisik untuk melakukan rehabilitasi atau rehabilitasi. Sekali lagi, pertanyaan saya adalah: apakah salah orang tua yg melakukan pengobatan terhadap anaknya yg terkena penyakit polio dan mengaami kelumpuhan kaki? Apa salahnya melakukan pengobatan?

Masalahnya akan berbeda, jika setelah diobati tetapi tak sembuh dan yg bersangkutan harus mengalami kelumpuhan kaki dan hidup dalam masyarakat. Dalam konteks itu, penderita kelumpuhan itu tak boleh didiskriminasi.

Apa salahnya seseorang yg menderita cacat fisik masuk ke pusat rehabilitasi? Kan masuk pusat rehabilitasi bukan paksaan toh? Kalau ada penyandung cacat fisik ingin sembuh lalu masuk pusat rehabilitasi, apa salahnya? Masak orang ingin sembuh ndak boleh? Aneh kali kau ini 🙂

Anda keberatan seseorang yg masuk pusat rehabilitasi untuk menjadi obyek pengamatan dokter dan psikolog. Ini jelas gara-gara pengaruh teori Foucault yg aneh itu. Setiap saya ke rumah sakit, saya selalu menjadi obyek pengamatan dokter, dan saya ndak keberatan sedikitpun. Wong saya ingin sembuh, ya tentu harus menerima resiko dijadikan sebagai obyek pengamatan dong. Kalau dokter ndak boleh mengamati saya, ya proses pengobatan ndak bisa terjadi.

Saya baru-baru ini ke berobat ke psikiater karena saya menderita penyakit “serangan panik” yg merupakan gejala psikologis. Saya dijadikan obyek pengamatan oleh seorang psikiater. Karena saya ingin sembuh, ya saya ndak keberatan dijadikan sebagai obyek pengamatan. Apa yg salah di sini, bung? Saya pergi ke psikiater tanpa dipaksa siapapun. Saya dengan sukarela pergi ke sana. Begitu pula penderita cacat fisik tidak dipaksa untuk masuk ke pusat rehabilitasi. Ndak ada keharusan untuk masuk ke sana, seperti anda katakan itu. Apa ada UU yg mengharuskan orang cacat fisik untuk masuk pusat rehabilitasi?

Saya tidak menganggap seorang difabel sebagai orang yg tak normal. Sekali lagi, saya membedakan antara proses medis dan proses sosial. Dalam tahap penyembuhan medis, seorang penyandang cacat fisik jelas seorang yg sakit. Kalau ndak sakit, kenapa mesti disembuhkan. Tetapi dalam konteks pergaulan sosial, dia tidak bisa disebut sebagai warga negara kelas dua yg boleh didiskriminasi karena gara-gara dianggap tak normal.

Yg saya sanggah dalam tulisan anda hanya satu hal saja: seolah-olah proses medis di rumah sakit yg dialami oleh penderita cacat fisik dianggap sebagai proses yg salah dan mendiskriminasi seorang difabel. Ini saya anggap sebagai penyakit teori Foucault yg salah kaprah.

Slamet Thohari membalas lagi :

Bung, dibedakan antara datang menyembuhkan dengan “merehabilitasi” . Kalau tindakan datang untuk menyebuhkan, saya kira tidak saya masalahkan kok. Dan itu bukan poin tulisan saya sebenarnya. “Rehabilitasi” dalam dunia difabel beda dengan tindakan medis. Kalau Anda datang ke panti rehabilitasi maka siap-siap belajar menjahit, sol sepatu, dan seterusnya. Dibagi saya itulah awal kaum difabel dibedakan dengan yang lain, sebenarnya dalam “pusat rehabilitasi” difabel bukan untuk disembuhkan, sebab penyembuhan itu lewat rumah sakit. Dan ini tidak disebut rehabilitasi. Setelah rumah sakit tidak kuat dan menyatakan Anda “cacat” musti memakai kursi roda, maka pusat rehabilitasilah tempat Anda. Ini kenapa saya permasalahkan. Kita memang sakit, tapi apakah kesakitan ini patologi? bagi saya tidak. ketika saya sudah diputuskan musti pakai kursi roda, maka ketika itu saya hanya mengalami perpindahan bentuk atau fungsi tubuh. dan bukan bagian dari patologi.

Kalau orang difabel dianggap sakit, dan yang sakit itu dianggap “patologi” sebagaimana Anda katakan, Wah kalau begitu Anda setuju SLB dong? mudag-mudahan tidak. bagi saya SLB jelas sangat diskriminatif, lah wong podo-podo menungso masak sekolah dibeda-bedakan. Saya masih ingat, saya nagis tak henti-hentinya dulu, begitu petugas dinsos mendatangi rumah saya mau memasukan saya ke pusat rehabilitasi di Solo. Hampir semua negara barat melakukan kebijakan ini. baru tahun 70-an mereka mengubah kebijakannya.

Kalau Anda meyakini apa yang dilakukan “psikolog” itu ya silahkan, tapi yang jelas yang jelas munculnya term “normalcy” “normal” “normality” “norm” “average” dan “abnormal” muncul belakangan. Tepatnya kalimat itu baru digunakan sekitar 1855,, tentu salah satunya didorong dan direproduced oleh orang-orang yang anda datangi itu. Bagi saya, ini bagian dari “enforcing normalcy”. Ingat bung mereka turut menjadi pendorong bagi kebijakan eugenik yang masih banyak diterapkan di beberapa negara. Abad dua puluh Eropa dan US masih menerapkan kebijakan Eugenik. Bahkan sampai sekarang, Singapore masih mempercayai “selective breeding”.

Yang dipermasalahkan oleh Muhamad Fuko sebenarnya adalah gugusan besar yang melakukan “enforcing normalcy” ini, dan “enforcing normalcy” bagi fuko adalah ide “mencitpakan kelas menengah yang baik dan rapi”. itulah kenapa dia tidak suka dengan kaum yang Anda datangi. Dia tetap ke dokter kalau kena flu saya kira. hehhehehe

piiiiiiiis.

Ulil menulis lagi:

Met,
Udahlah, nggak usah diikuti dengan serius Si Foucault itu. Ngapain sih. Menurut saya, dalam soal yg kita diskusikan ini, teori Foucault jelas geblek 🙂

Saya menganggap keberadaan institusi rumah sakit, entah sakit fisik atau mental, adalah keharusan dalam masyarakat. Keberatan saya sama Si Foucault adalah mempersoalkan dasar dari pendirian rumah sakit, terutama untuk orang-orang yg sakit mental, karena institusi inilah yg menegakkan apa yg anda sebut “normalcy”.

Saya bertanya: apa salahnya “enforcing normacly”? Saat saya mengidap penyakit gangguan psikologis, saya memang bukan orang normal, dan karena itu saya berobat ke psikiater. Kenapa mesti malu mengakui bahwa kita sedang mengidap ketidaknormalan?

Dari mana sumber ketidak-normalan? Siapa yg menentukan norma kenormalan dan ketidaknormalan? Jawaban Foucault dan para pengikutnya: ya institusi medis itu. Menurut saya tidak. Yg menentukan norma itu pertama-tama adalah masyarakat sendiri. Dengan akal sehat biasa, kita tahu bahwa penderita sakit mental adalah orang-orang yg tak normal yg butuh pengobatan. Institusi media hanya bekerje melanjutkan pengetahuan akal sehat yg pra-diskursif itu. Ini berlaku untuk semua diskursus ilmiah yg lain. Semua pengetahuan sebetulnya berasal dari pengalaman sehari-hari pra-diskursif. Pengetahuan jenis ini dimiliki oleh semua orang, bukan hanya monopoli kalangan spesialis yg dilatih secara khusus dalam diskursus ilmiah yg disebut dengan “disiplin”.

Jadi siapa yg berhak menentukan normal dan tidak? Jawaban saya: masyarakat dan akal sehat yg kemudian diteruskan oleh para dokter dan praktisi diskursus ilmiah. Having said this, saya bukan berarti setuju atas semua proses yg berlangsung dalam diskursus ilmiah itu. Saya tak langsung mengamini semua praktek dokter, misalnya. Sebagaimana praktek semua diskursus ilmiah yg lain, praktek kedokteran jelas harus dikritik kalau melakukan penyimpangan atau mal-praktek.

Kritik saya pada Foucaut bukan karena soal kritik pada mal-praktek itu, sebab kritik Foucaut bukan diarahkan pada aspek-aspek teknis seperti ini. Kritik Foucault bukan kritik “immanen”, tetapi kritik “transendental” , karena mempersoalkan dasar-dasar berdirinya diskursus ilmiah (dhi. rumah sakit), sebab dia menganggap bahwa diskursus inilah yg bertanggung- jawab terhadap proses penegakan norma kenormalan dan ketidaknormalan. Buat saya, ini teori gombal saja.

Sekarang soal “rehabilitasi” yg anda bedakan dengan proses medis di rumah sakit. Anda juga mengatakan bahwa ketika seseorang menyandang apa yg oleh masyarakat disebut sebagai cacat fisik, seperti kelumpuhan kak, kebutaan, dll., sebetulnya yg terjadinya bukanlah proses “deformasi fisik”, tetapi perpindahan fungsi tubuh saja.

Di sini, sekali lagi, saya membuat perbedaan antara dua ranah. Pertama adalah ranah medis, dan kedua ranah kehidupan sosial. Dalam ranah medis, jelas seorang yg menderita kebutaan jelas seseorang yg menderita sakit dan cacat, sama dengan penderita kanker, flu, maag, radang tenggorokan, dsb. Dalam ranah pergaulan sosial, orang yg bersangkutan tidak bisa disebut sebagai orang sakit. Dia manusia biasa yg harus diperlakukan sama dengan orang-orang lain. Kesalahan Foucault dan anda, menurut saya, adalah mencampur-adukkan kedua ranah itu. Anda mempersoalkan ranah medis dan mempersamakannya dengan praktek diskriminasi dalam ranah sosial.

Bukti bahwa anda mempersamakan kedua ranah itu adalah tulisan anda berikut ini. Saya kutip sedikit ya:

<>

Pernyataan anda ini mempersoalkan keadaan yg dialami oleh kaum difabel, karena mereka diobyekkan secara medis. Ini yg saya sebut pengaruh teori Foucaut yg gombal itu, karena mempersoalkan penanganan medis sebagai proses yg menempatkan seseorang sebagai obyek observasi. Kenapa ini teori gombal, saya sudah terangkan dalam beberapa posting yg lalu. Saya tak perlu mengulang lagi sekarang.

Pertanyaan saya buat anda yg terakhir adalah sbb: anda memakai istilah “diffable” untuk kaum yg selama ini oleh masyarakat disebut sebagai orang cacat. Saya setuju dg sebutan yg lebih netral ini, karena diffable berarti “people with different abities”. Yg saya persoalkan, kenapa anda menentang pusat rehabilitasi? Sebab pusat-pusat itu kan untuk mengajar orang-orang yg memiliki “different abilities” untuk menguasai “different skills”.

Menurut saya, tak ada diskriminasi di sana. Pertama, orang tak dipaksa masuk ke pusat rehabilitasi. Kedua, pusat rehabitasi hanya sekedar mengajarkan orang-orang dengan kemampuan beda untuk menguasai ketrampian tertentu agar mereka siap masuk lagi dalam kehidupan umum. Ini kan sama dengan sekolah yg lain yg mempersiapkan orang-orang untuk bisa hidup dalam masyarakat cara dibekali ketrampilan tertentu, entah ketrampilan teoritis atau ketrampilan praktis.

Apakah berdirinya SMK adalah sejenis diskriminasi juga? Apakah SMK berarti mendiskriminasi orang-orang yg tak cakap secara teoritis sehingga harus ditempatkan di tempat yg terpisah?

Sekali lagi, saya mendukung perjuangan kaum difabel untuk meraih hak-hak yg wajar dalam ranah kehidupan sosial. Yg saya sanggah selama ini adalah asumsi-asumsi teoritis yg berasal dari teori Foucault yg menurut saya hanya menimbulkan kebingungan yg kurang perlu.

Ulil
Slamet Menjawab:

Kenapa saya menolak SLB dan pusat-pusat rehabilitasi yang mengajarkan: menjahit, sol sepatu dan seterusnya. Karena saya berpegang teguh pada masyarakat inklusive. Yakni masyarakat yang mampu menampung semuanya tanpa membedakan dan membedakan bentuk tubuh dan perbedaan indera. Untuk itu, fasilitas publik musti aksesibel, semua sekolah musti aksesibel, semua tempat nonton musti aksesibel, semua tempat yang menjadi publik haru dan wajib aksesibel. Karena itu hak kami. Semua berhak membaca buku Sartre, semua berhak ngaji kitab kuning, semua berhak pacaran, semua berhak nonton bioskop bareng, semua berhak nonton teater, semua berhak mencalonkan presiden, semua berhak menjadi caleg, semua berhak ikut diskusi di UGM, semua berhak disksui di Utan Kayu, semua berhak merokok sambil melihat cewek2 di pantai Waikiki. Jelasnya, kita bener2 menikmati apa yang dinikmati “orang normal” (saya benci istilah ini)
Tapi negara tak mampu menghadirkan itu, lalu demi kemudahan, demi effisiensi, dan seterusnya, difabel dekelompok-kelompok an. Yang buta dikelompokkan dengan yang buta, maka berdirilah SLB C khusus netra: memijat adalah pelajaran utama dalam SLB ini. Maka llihatlah, di mana-mana: Pijat tuna netra berijazah. Lalu pusat rehabilitasi di bangun pemerintah, Pusat Rehabilitasi Solo adalah salah satunya. Banyak difabel di sini, mereka belajar menjahit, sol sepatu, kerajinan bikin tas and so forth. Kalau saya masuk pusat rehabilitasi dulu, mengikuti program dinsos, mungkin saya tidak bisa lihat “body-pekerty” di pantai waikiki (WooowHadza min fadli robbi). Anda akan menemukan saya di pojok pasar Kliwon “Sol Sepatu PAK SLAMET”. Kenapa membanngun pusat-pusat seperti ini? kenapa tidak mewujudkan aksesibel enveroment untuk semua, sehingga saya bisa sekolah di SMP 2 Kudus, tidak Mts Miftahut Tholibin di sebelah rumah hehehe.

Bagi saya Pusat Rehabilitasi, SLB dan pusat2 yang mengkelompokkkan Difabel lainnya adalah bukan jawaban bahkan “masalah itu sendiri”. Ini merupakan kebijakan isolasi kaum difabel dalam sebuah krumunan masyarakat. Buka kesempatan yang sama, jika perlu quota 3 persen kayak di Inggeris, dalam pekerjaan. Dalam sebuah deklrasai di Salamanca, yang diikuti oleh difabel diseluruh dunia, pendidikan model seperti ini sudah tak layak dipertahankan, alias dihapus saja! heheheh!. instead of this wujudkan “masyarakat Inklusive”!.).

Saya tidak mempermasalahkan sekolah SMK. yang saya masalahkan adalah ketidak mampuan pemerintah menciptakan masyarakat inklusive dan menjadikan pusat rehabilitasi sebagai alternativenya. Dalam dunia kapitalisme mana ada pekerjaan sol sepatu bakal kaya. Kalau semua sekolah bisa aksesibel dan inklusive, tuna daksa bisa belajar bisnis, dan bisa jadi kayak Surya Paloh, Bakri, atau Bill Gate. Pemusatan difabel dalam SLB ataupun pusat rehabilitasi tentu akan sangat menjadikan kaum difabel itu jauh mengenal masyarakat, dan sebaliknya masyarakat tak jauh dari realitas bahwa ada perbedaan penggunaan indera dan bentuk tubuh yang lain. Kebijakan ini geblek murrokab, sangat sagregatif dan diskriminatif. Namun begitu, saya tak berani menentang mereka, ini masalah pemerintahnya. Perbanyak pendidikan inklusive, SLB dan Pusat rehabilitasi juga akan hilang sendiri.

Perihal “enforcing normalcy”, terserah Anda. Tapi munculnya SLB di Indonesia dan berbagai sayarat medis seperti “sehat jasmani rohani” untuk universitas dan CPNS, juga SIM adalah hasil dari kekuatan dunia medis melakukan “enforcing normalcy”. itu yang diungkap oleh Fuko. Bagaimana kuasa nalar medis mampu mendorong “enforcing normalcy” yang berujung pada diskriminasi dalam masyarakat. Gus Dur, yang tuna netra, tak boleh jadi calon presiden. Siapa yang menentukan boleh dan tidak. Dokter bung!. di banyak Universitas di Indonesia UGM termasuk banyak sekali syarat2 dari berbau medis yang tidak membolehkan kaum difabel memasuki semua jurusan. Medis adalah medis, saya tidak anti medis, akan tetapi saya anti kekuatan medis digunakan untuk legitimasi sebuah keputusan yang akan menghambat hak setiap orang. atau reproduksi medis yang kemudian menjadi legitimasi “kebenaran” untuk menjudge seseorang hingga dia dikatakan tidak normal. Ingat bung, kaum homo seksual dikatakan “tidak normal” juga karena kuasa medis dan psikolog ini.
Mahalo!

Munjid Menulis:

Koq namamu sekarang berubah jadi Mahalo?;)

Munjid

Advertisements

3 responses to “Perihal Normalcy: Kang Slamet dan Kang Ulil :)

  1. Bung Slamet, saya mengikuti perbincangan anda dengan Bung Ulil. Saya pikir wajar kalau Ulil mengatakan bahwa anda tidak memahami poin-poin yang dimaksud dia. Kenapa? Karena anda selalu berulang-ulang menyiratkan dukungan anda terhadap Foucault, sedangkan Ulil pun berulang-ulang menyatakan bahwa ia anti diskriminasi dan membedakan ranah medis dengan ranah sosial dalam dunia difabel, sampai akhirnya di komentar terakhir anda menyebutkan bahwa anda mendambakan masyarakat inklusif. Kenapa tidak sedikit pun anda tuangkan konsep ini di tulisan anda atau di komentar-perbincangan anda dengan Ulil? Bukannya dengan begitu ide dasar pikiran anda bisa dipahami oleh pembaca blog ini dan juga dimengerti oleh Ulil? Saya tahu bahwa blog bukan tulisan ilmiah yang punya prosedur lebih kaku, tapi kalau ide dasar anda bisa dituangkan dengan jelas, maka pembaca akan tahu ke mana tujuan anda, tidak seperti ini di mana saya dan mungkin banyak pembaca lain baru sadar di komentar terakhir anda bahwa “masyarakat inklusif” lah yang anda dambakan.

    Tapi, ide dasar anda ini bukanlah tanpa masalah. Saya juga anti diskriminasi terhadap banyak hal, termasuk anti diskriminasi terhadap orang-orang dengan kemampuan khusus, terhadap kaum minoritas, baik itu minoritas agama, minoritas etnik, minoritas seksual, maupun minoritas-minoritas lainnya. Penindasan orang-orang Ahmadiyah di Indonesia, diskriminasi etnis Cina dalam perpolitikan, penghinaan terhadap kaum homoseksual dan lain-lainnya adalah kenyataan yang ada sehari-hari. Bukan berarti banyak orang mendukung adanya kenyataan sehari-hari itu, tapi itu adalah benar-benar kenyataan yang ada. Saya pun sering mengalami diskriminasi di tempat saya kerja karena saya bukan orang dari etnis A atau B atau karena saya bukan pengikut NU atau Muhammadiyah. Diskriminasi ada di mana-mana dan bisa terjadi pada siapa saja, bukan hanya pada orang-orang difabel. Tapi, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya anti diskriminasi terhadap apapun, termasuk diskriminasi terhadap orang-orang difabel.

    Poin anda yang menyatakan bahwa SLB adalah “ibarat kerangkeng penyucian agar para difabel bisa bersih dari penyakit atau “aib” yang dideritanya. Agar difabel mempunyai keahlian khusus: menjahit, sol sepatu, pijat berijazah, dst, karena hanya dengan ini mereka dapat menyesuaikan dengan alam “orang normal”. Itu berarti SLB merupakan wilayah penertiban, pendisiplinan dan penggodokan untuk orang difabel agar mampu mengikuti kehidupan dengan standar kenormalan. Kenapa demikian, tentu karena mereka merupakan kelompok devian (menyimpang) yang tentu saja musti diluruskan agar sesuai dengan gerak linier developmentalisme” menurut saya adalah pandangan yang sangat egoistik. Anda tidak bisa tanpa dosa menyatakan seperti itu tanpa tahu bagaimana pendapat orang-orang difabel lainnya. Itu adalah pandangan anda sendiri yang punya kesempatan mengenyam pendidikan di Hawaii. Tapi bagaimana dengan orang-orang difabel lain? Apa mereka mau bisa sekolah di Hawaii? Apa mereka tidak suka bersekolah di SLB? Saya punya teman yang dengan bangganya sering bilang bahwa dia lulusan luar negeri dan sering menyepelekan orang-orang yang nggak punya kesempatan sekolah di luar negeri. Teman saya itu ga sadar kalau banyak orang sudah senang dengan sekolah di dalam negeri dan punya pekerjaan dibanding bersusah-susahan hidup di negeri orang. Ini hampir mirip dengan orang-orang difabel yang bersekolah di SLB dan bersekolah di luar negeri, seperti anda. Bagaimana anda tahu kalau SLB itu ibarat kerangkeng penyucian kalau anda tidak pernah bersekolah di sana dan seolah-olah menyuarakan pendapat orang-orang yang bersekolah di SLB? Anda seorang akademisi. Seharusnya anda lebih kritis dalam hal ini.

    Terakhir, masyarakat inklusif adalah cita-cita ideal yang jauh dari kenyataan. Anda bilang “fasilitas publik musti aksesibel, semua sekolah musti aksesibel, semua tempat nonton musti aksesibel, semua tempat yang menjadi publik haru dan wajib aksesibel”. Di dunia Barat (anda tahu itu) lift, WC atau fasilitas-fasilitas lainnya di tempat umum disediakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lainnya supaya orang-orang difabel bisa ikut menikmati. Kalau dipikirkan dengan logika sederhana, ini tentu memudahkan untuk orang-orang difabel sekaligus juga membedakan dengan orang-orang “biasa”. SLB pun saya pikir memudahkan untuk orang-orang difabel dan juga membedakan dengan orang-orang “biasa”. Tapi, kenapa cuma SLB yang anda kritik, sedangkan fasilitas umum untuk orang difabel malah anda dukung? Permasalahannya saya pikir adalah karena anda melihat bahwa fasilitas-fasilitas untuk orang-orang difabel di Indonesia sangat minim, sedangkan SLB banyak tersebar di mana-mana dan itu yang menjadi bahan kritikan anda. Sekali lagi, anda adalah seorang akademisi, maka fokuslah ke kritikan anda, bukannya menyimpang ke mana-mana dan terkesan emosional. Sangat terakhir, masyarakat inklusif adalah masyarakat ideal yang mustahil diwujudkan. Eksklusivisme ada di mana-mana. Tapi saya sangat mendukung supaya fasilitas-fasilitas umum dan kesempatan lebih terbuka untuk diakses oleh siapapun, termasuk oleh orang-orang difabel.

    • Terimakasih, atas komentaranya. SLB, kenapa mesti dikritik. Saya seorang difabel, dan saya pernah mau masuk SLB, tapi saya menolak dan nangis keras-keras saat itu. Yang kedua, saya pernah penelitian soal SLB dan teman-teman saya juga banyak yang alumni SLB. Bahkan teman2 akrab saya banyak yg guru-guru SLB. Kenapa SLB mesti dikritik? karena manusia mesti sama, bisa sekolah dg siapapun, tak perlu di pisahkan. Ide SLB sendiri di barat sudah dihapus, karena dianggap tidak demokratis dan yang terjadi adalah memisahkan kaum difabel dengan orang biasa. Jawabanya apa? ya sekolah itu diberikan fasilitas yg mencukup atau biasa disebut dengan aksesibilitas. :D. Di indonesia ini terdapat 2000 lebih sekolah SLB *(tahun 2010), sedang sekolah inklusive baru sekitar 600-an. Itupun setelah temen2 difabel memperjuangkannya. Jadi penolakan SLB sebenarnya bukan cuman saya, akan tetapi dalam dunia gerakan difabel di dunia pun mereka sudah menolak akan sekolah ini. Di inggeris, sekolah SLB sudah dihapus (kecuali buat doble difable)

      Pembangunan SLB bukanlah jawaban, memberikan fasilitas bagi difabel di sekolah2 umum agar temen2 difabel bisa bergaul dengan yang lain tanpa dibeda-bedakan merupakan hal yang wajib. Karena kita lahir bukan untuk dipisahkan dngan yang lain bukan?. Perihal, saya tidak adil itu terserah anda. Terimakasih atas komentarnya. Semoga menjawab. Salam hangat

  2. Yanwar Van Tastik: mungkin anda perlu masuk SLB atau pusat rehabilitasi dulu selama 3-5 tahun biar bisa merasakan bagaimana jadi seseorang yang “abnormal”..

    saya penyandang tuna rungu, dan saya beberapa kali mengamati terhadap fenomena difabel di tanah air, meski belum lama…
    dan saya mengambil kesimpulan, mereka merasa betah dan senang di SLB karena mereka mengalami proses indoktrinisasi tentang “keharusan” mereka dalam lingkungannya sendiri..
    alhasil, difabel pun lebih senang dan bangga dengan komunitasnya sendiri karena mereka telah diajarkan dan diarahkan untuk berada di komunitasnya sendiri yang direpresentasikan SLB dan pusat rehabilitasi…
    ini yang menjadi sumber masalah utama tidak siapnya difabel berbaur dg masyarakat yang didominasi masyarakat -yang katanya- normal…

    silahkan, kalau mau kalian bisa ikut diskusi di Forum Mahasiswa Difabel dan Partners UGM yang baru saya dirikan..
    bisa beradu argument di seminar nasional yang kami rencanakan tanggal 8 Desember 2012 di UGM….
    kalau bisa Ulil sekalian datang….
    😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s